Jakarta yang merupakan ibukota negara Indonesia merupakan satu-satunya kota yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Sejarah Jakarta dulu lebih dikenal dengan nama Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia.
Dalam lingkup Internasional, Jakarta juga mempunyai julukan J-Town. Atau lebih populer lagi The Big Durian karena dianggap kota yang setara dengan New York City (Big Apple) di Indonesia.
Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 661,52 km2 (lautan 6.977,5 km2) dengan penduduk mencapai 10.374.235 jiwa (2017). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia
Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, kota ini menjadi tempat berdirinya kantor-kantor pusat seperti BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN.
Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma. Serta tiga pelabuhan di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol
Etimologi Sejarah Nama Jakarta
Sejarah nama Jakarta sudah digunakan sejak masa pendudukan Jepang tahun 1942, untuk menyebut wilayah bekas Gameente Batavia yang diresmikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905.
“Jakarta” merupakan kependekan dari kata Jayakarta, yaitu nama dari bahasa Sansekerta yang diberikan oleh orang-orang Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah (Falatehan) setelah menyerang dan berhasil menduduki pelabuhan Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527 dari Portugis.
Nama ini diterjemahkan sebagai “Kota Kemenangan” atau “Kota Kejayaan”, namun sejatinya berarti “kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha” karena berasal dari dua kata Sansekerta yaitu Jaya yang berarti “kemenangan” dan karta yang berarti “dicapai”.
Sejarah Piagam Jakarta
Piagam Jakarta merupakan sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamis dan pihak nasionalis dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menjebatani perbedaan dalam agama dan negara.
Nama lain dari Piagam Jakarta adalah “Jakarta Charter”. Piagam ini merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat Panitia Sembilan atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945 malam.
BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 sebagai realisasi janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia.
Anggotanya dilantik pada 28 Mei 1945 dan persidangan pertama dilakukan keesokan harinya sampai dengan 1 Juni 1945.
Setelah itu dibentuk panitia kecil (9 orang) untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara yang dilontarkan oleh 3 pembicara pada persidangan pertama.
Panitia ini lalu menyusun naskah yang semula dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan, namun akhirnya dijadikan pembukaan atau Mukadimah dalam UUD 1945. Naskah inilah yang disebut dengan Piagam Jakarta.
Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme (semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme), serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia.
Piagam Jakarta berumur lebih tua daripada Piagam Perdamaian San Fransisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945) itu merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia.
Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (preambule). Selanjutnya pada pengesahan UUD 45 (18 Agustus 1945) istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD oleh PPKI.
Butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo.
Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, K. H. Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.
Berikut ini adalah isi dari Piagam Jakarta yang sampai sekarang menjadi teks pembukaan UUD 1945.
Piagam Jakarta
Bahwa sesoenggoehnya kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itoe maka penjajahan di atas doenia harus dihapuskan, karena tidak sesoeai dengan peri-kemaknoesiaan dan peri-keadilan.
Dan perjoeangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakjat Indonesia ke-depan pintoe-gerbang Negara Indonesia,yang merdeka, bersatoe, berdaoelat, adil dan makmur.
Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja.
Kemoedian daripada itoe, oentoek membentoek soeatoe Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia, dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itoe dalam suatu Hoekoem Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam soeatoe soesoenan negara Repoeblik Indonesia jang berkedaaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada:
- Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja
- Kemanoesiaan jang adil dan beradab
- Persatoean Indonesia
- Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan/perwakilan
- Keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia.
Djakarta, 22-6-1945
Panitia Sembilan
- Ir. Soekarno
- Drs. Mohammad Hatta
- Mr A.A. Maramis
- Abikoesno Tjokrosoejoso
- Abdoel Kahar Moezakir
- H. Agoes Salim
- Mr Achmad Soebardjo
- Wahid Hasjim
- Mr Moehammad Yamin.
Sejarah Kota Jakarta
1. Sunda Kelapa (357 – 1527)
Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kalapa. Pelabuhan ini berlokasi di muara Sungai Ciliwung.
Ibu kota Kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayeuh Pakuan Padjadjaran atau Pajajaran (yang sekarang menjadi kota Bogor) dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kalapa selama 2 hari perjalanan.
Menurut sejarah Jakarta, seorang Portugis mengatakan bahwa Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan milik kerajaan Sunda. Sunda Kelapa dianggap sebagai pelabuhan yang paling penting karena dapat ditempuh dari ibu kota Kerajaan yang disebut Dayo dalam tempo 2 hari.
Kerajaan Sunda merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5 sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan diperkirakan merupakan ibu kota Tarumanagara atau Sundapura (Kota Sunda).
Pada abad ke-12, pelabuhan ini lalu dikenal sebagai pe;abuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing dari Tiongkok, Jepang, India Selatan dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini dengan membawa barang jadi seperti kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, dan lain-lain untuk ditukar dengan bahan baku rempah-rempah.
2. Jayakarta (1527 – 1619)
Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama datang ke Jakarta pada abad ke-16, Surawisesa, raja Sunda meminta bantuan Portugis untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa sebagai perlindungan dari serangan Cirebon yang ingin memisahkan diri dari Kerajaan Sunda.
Lalu upaya Portugis diabadikan oleh orang Sunda dalam cerita pantun seloka Mundinglaya Dikusumah, dimana Surawisesa di puisi kan dengan nama gelarnya, Mundinglaya.
Namun sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon sudah lebih dulu menyerang pelabuhan tersebut dengan bantuan Denmak.
3. Batavia (1619 – 1942)
Belanda datang ke Jayakarta pada akhir abad ke-16, setelah singgah di Banten pada tahun 1596. Jayakarta pada awal abad ke-17 diperintahi oleh Pangeran Jaykarta, salah satu kerabat Kesultanan Banten.
Pada 1619,VOC dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan Kesultanan Banten kemudian mengubah namanya menjadi Batavia.
Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor budak-budak sebagai pekerja. Kebanyakan dari mereka berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, Tiongkok, dan Pesisir Malabar, India. Mereka lalu membentuk suatu komunitas yang dikenal dengan nama suku Betawi.
Saat itu luas Batavia hanya mencapai daerah yang sekarang ini dikenal sebagai Kota Tua. Sebelum kedatangan para budak tersebut, sudah ada masyarakat Sunda yang tinggal di wilayah Jayakarta seperti masyarakat Jatinegara Kaum. Lalu suku-suku etnis pendatang pada zaman kolinialisme Belanda membentuk wilayah komunitasnya masing-masing.
Pada 9 Oktober 1740, terjadi kerusuhan yang membunuh 5.000 orang Tionghua. Karena itu, banyak orang Tionghua yang lari ke luar kota dan melakukan perlawanan terhadap Belanda.
Dengan selesainya Koningsplein (Gambir) pada tahun 1818, Batavia berkembang ke arah Selatan. Tanggal 1 April 1905 di ibukota Batavia dibentuk 2 kotapraja atau Gmeente, yakni Gemeente Batavia dan Meester Cornelis.
Tahun 1920, Belanda membangun kota taman Menteng, lalu wilayah ini menjadi tempat baru bagi petinggi Belanda dalam menggantikan Molenvliet di Utara.
Pada 1935, Batavia dan Meester Cornelis (Jatinegara) 6telah terintegrasi menjadi sebuah wilayah Jakarta Raya.
Pada 1 Januari 1926 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desntralisasi dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di pulau Jawa dibentuk pemerintaha otonom provinsi. Provincie West Java yang merupakan provinsi pertama dalam pembentukan wilayah Jawa.
4. Djakarta (1942 – 1945)
Pendudukan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Djakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun 1949.
5. Jakarta (1945 – Sekarang)
Semenjak kemerdekaan sampai sebelum 1959, Djakarta merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat.
Pada tahun 1959, status kota Djakarta mengalami perubahan dari sebuah kotapraja di bawah wali kota menjadi daerah tingkat satu (Dati I) yang dipimpin oleh gubernur pertama Soemarno Sosroatmodjo, seorang dokter tentara.
Pengangkatan gubernur DKI dilakukan oleh presiden Soekarno. Pada tahun 1961, status Djakarta diubah dari Dati I menjadi Daerah Chusus Ibukota (DCI) yang sekarang disebut dengan Daerah Khusus Ibukota (DKI) dengan gubernurnya Soemarno.
Semenjak dinyatakan sebgaai ibukota, penduduk kota ini melonjak pesat karena banyaknya kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta.
Berbagai permukiman kelas menengah baru mulai berkembang. Pusat-pusat permukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementrian dan institusi milik negara seperti Perum Perumnas.
Pada masa pemerintaha Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, antara lain Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional.
Pada masa ini pula Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman mulai berkembang sebagai pusat bisnis kota, menggantikan poros Medan Merdeka-Senen-Salemba-Jatinegara.
Pusat permukiman besar pertama yang dibuat oleh pihak pengembang swasta adalah Pondok Indah (oleh PT Pembangunan Jaya) pada akhir dekade 1970-an di wilayah Jakarta Selatan.
Perkembangan pesat penduduk ini pernah dicoba untuk ditekan oleh gubernur Ali Sadikin pada awal 1970-an dengan menyatakan Jakarta sebagai “kota tertutup” bagi pendatang.
Kebijakan ini lalu tidak dapat berjalan dan perlahan-lahan mulai dilupakan sejak gubernur yang baru.
Pada Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta yang memakan banyak korban etnis Tionghua. Gedung MPR/DPR diduduki oleh para mahasiswa yang menginginkan reformasi. Ujung dari kerusuhan ini adalah turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan.
Museum Sejarah Jakarta
Mulanya, Balai kota pertama di Batavia dibangun pada tahun 1620 di tepi timur Kali Besar. Bangunan ini hanya bertahan selama enak tahun sebelum akhirnya dibongkar demi menghadapi serangan pasukan Sultan Agung pada 1626.
Sebagai gantinya, dibangunlah kembali balai kota tersebut atas perintah Gubernur-Jenderal Jan Pieterszoon Coen pada 1627.
Lokasinya berada di daerah Nieuwe Markt (sekarang Taman Fatahillah). Menurut sejarah Indonesia, balai kota ini hanya bertingkat 1 dan pembangunan tingkat kedua dilakukan kemudian.
Tahun 1648 kondisi balai kota sangat buruk. Tanah di kota Batavia yang sangat labil dan beratnya bangunan ini menyebabkan perlahan-lahan turun dari permukaan tanah.
Akhirnya pada tahun 1707, atas perintah Gubernur-Jenderal Joan van Hoorn, bangunan ini dibongkar dan dibangun ulang dengan menggunakan pondasi yang sama.
Peresmian Balai kota ketiga dilakukan oleh Gubernur-Jenderal Abraham van Riebeeck pada tanggal 10 Juli 1710, dua tahun sebelum bangunan ini selesai secara keseluruhan.
Di akhir abad ke-19, kota Batavia mulai meluas ke wilayah selatan. Sehingga kedudukan kota Batavia ditingkatkan menjadi Gemeente Batavia.
Akibat perluasan kota Batavia, aktivitas balai kota Batavia dipindahkan pada tahun 1913 ke Tanah Abang West (sekarang jalan Abdul Muis No. 35, Jakarta Pusat) dan dipindahkan lagi ke Koningsplein Zuid pada tahun 1919 (sekarang Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat) sampai saat ini.
Bekas bangunan balai kota kemudian dijadikan Kantor Pemerintah Jawa Barat sampai tahun 1942. Pada tahun 1970, bangunan bekas balai kota Batavia ini ditetapkan sebagai bangunan Cagar Budaya.
Setelah itu Gubernur DKI Jakarta pada masa itu Ali Sadikin merenovasi seluruh bangunan ini dan diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974 sebagai Museum Sejarah Jakarta yang sekarang dinamakan sebagai “museum Fatahillah” untuk mengenang panglima Fatahillah pendiri kota Jayakarta.
Museum ini lalu dijadikan sebagai wisata sejarah di Jakarta.
Akhir Kata
Itulah informasi-informasi penting mengenai Sejarah Jakarta yang bisa kalian pelajari.
Perjuangan para pejuang kemerdekaan Indonesia patut kita kenang dan hormti. Karena, tanpa adanya mereka, belum tentu Jakarta bisa menjadi seperti saat ini.
