Indonesia merupakan negara yang berdemokrasi. Hal ini bisa dilihat dari alur sejarah politiknya yang selalu mengutamakan hak-hak rakyatnya.

Di Indonesia, kita mengenal istilah orde baru untuk menyebut masa pemerintahan Soeharto sejak tahun 1966. Sedangkan untuk masa pemerintahan Soekarno, kita menyebutnya sebagai orde lama.

Masa orde baru sendiri terjadi selama lebih dari 30 tahun sesuai dengan lamanya kepemimpinan Soeharto. Namun, belum banyak orang yang mengetahui tentang masa ini.

Namun, untuk kalian yang ingin tahu, jangan khawatir, karena Pesona Indonesia telah merangkumkan tentang pemerintahan orde baru untuk kalian semua. Yuk simak selengkapnya dibawah ini.

Pengertian Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Masa ini menggantikan orde lama yang merupakan era Soekarno.

Baca Juga: Sejarah Indonesia

Lahirnya orde baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde ini berlangsung dari tahun 1966 – 1998. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia berkembang dengan sangat pesat meskipun bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela.

Kebijakan pada masa ini merupakan suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang didasarka pada dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dilakukan karena munculnya ancaman terhadao ideology Pancasila yaitu peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September (G30S / PKI).

Singkatnya, orde baru merupakan pemerintahan Indonesia yang menganut paham demokrasi. Namun, saat itu paham komunis mengancam akan menggantikan paham demokrasi Indonesia dengan melakukan pemberontakan (G30S / PKI).

Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Sejarah orde baru dilatar belakangi oleh peristiwa kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI terhadap kebijakan pemerintah saat ini.

Paa 30 September 1965 terjadi penculikan beberapa Jendral TNI yang kemudian disiksa dan dibunuh oleh para pemberontak tersebut.

Peristiwa ini mengakibatkan munculnya reaksi besar terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Kemudian masyarakat dan TNI  melakukan penangkapan dan pembantaian terhadap anggota PKI di berbagai daerah di Indonesia.

Pada saat itu juga, kerusuhan terjadi di berbagai daerah di Indonesia sehingga keamanan negara sangat rentan. Hal inilah yang membuat pengaruh pada masyarakat dan menganggap kekuasaan Soekarno melemah.

Masyarakat seringkali melakukan demonstrasi di berbagai tempat dengan tuntutan:

• Membubarkan PKI dan organisasi-organisasi serupa pendukungnya seperti Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan lain sebagainya.
• Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI
• Menurunkan harga-harga sembako

Demonstrasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh presiden Soekarno dengan melakukann reshuffle Kabinet Dwikora. Namun, upaya tersebut dianggap mengecewakan karena masih ada unsur komunis dalam cabinet baru.

Karena terus didesak, akhirnya presiden Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Inilah yang menjadi penyebab runtuhnya orde baru.

Sistem Pemerintahan Orde Baru

Era Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru dimulai sejak 23 Februari 1966 – 21 Mei 1998 dalam bentuk Negara Kesatuan (NKRI), sistem pemerintahan Presidensial, bentuk pemerintahan Republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi atau undang – undang yang berlaku.

Secara sistem, pemerintahan Orde Baru tidak memiliki banyak perubahan dari era sebelumnya. Namun tetap ada beberapa perbedaan mendasar dari masa ini yang diubah karena dianggap sebagai penyimpangan.

Misalnya jabatan Presiden menjadi seumur hidup, dan belum adanya MPR, DPR dan DPA yang sah. Sistem pemerintahan masa Orde Baru mengubah tatanan kehidupan rakyat dan negara dengan berlandaskan kemurnian pelaksanaan Pancasila serta UUD 1945 untuk setiap kebijakan pemerintah.

Beberapa pokok sistem pemerintahan pada masa Orde Baru yang tercantum pada Penjelasan UUD 1945 yaitu:

• Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusional
• Kekuasaan negara tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
• Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dan berada di bawah MPR
• Menteri adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
• Kekuasaan yang dimiliki Kepala Negara atau Presiden tidak tak terbatas.

Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru pada prakteknya menyimpang dari pokok – pokok awalnya. Kekuasaan dipegang penuh oleh Presiden.

Awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan, tetapi dalam perkembangannya ternyata tidak jauh berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin.

Pemerintah Indonesia pada masa Orba berniat menjalankan Demokrasi Pancasila dan memutuskan sistem berdasarkan Trias Politika, tetapi hal tersebut juga tidak berjalan dengan baik.

Orde Baru bertujuan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, terbukti dari beberapa peraturan berikut yang membuat UUD 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral:

• Ketetapan MPR nomor I/MPR/1983

Menyatakan bahwa MPR telah menetapkan untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak akan merubahnya.

• Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1983

Mengenai Referendum yang antara lain menyatakan bahwa apabila MPR hendak mengubah UUD 1945 maka rakyat terlebih dulu harus dimintai pendapat melalui referendum.

• UU no. 5 tahun 1985

Mengenai Referendum yang menjadi suatu pelaksanaan dari Tap MPR sebelumnya.

Dalam sistem pemerintahan Orde Baru juga dilakukan perampingan partai – partai politik sehingga hanya menjadi tiga partai, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Perjuangan Indonesia (PDI).

Dalam pelaksanaannya, Golkar menjadi mayoritas tunggal yang selalu memenangkan setiap pemilu di masa Orde Baru.

Ketidak puasan apapun yang muncul pada masa itu dengan cepat langsung diredam. Ciri pokok orde baru yang tampak adalah Lembaga Kepresidenan memegang kekuasaan yang sangat besar.

Hampir semua kewenangan Presiden yang diatur menurut UUD 1945 dilakukan tanpa keterlibatan pertimbangan dan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.

Sistem demikian bisa berdampak positif dengan kendali di tangan Presiden maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan bisa dikendalikan sehingga pemerintahan lebih solid, stabil dan tidak mudah digoyahkan.

Akan tetapi tanpa adanya pengawasan dan persetujuan DPR maka kewenangan Presiden menjadi mudah disalahgunakan.

Kebijakan Orde Baru

Pada masa Orba, pemerintah membuat beberapa kebijakan, seperti:

1. Kebijakan Ekonomi Pada Masa Orde Baru

Kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto adalah mencanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dan pada tahun 1984 Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar.

Selain itu, pemerintah juga menciptakan program trilogy pembangunan dengan tujuan agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia.

2. Kebijakan Politik Masa Orde Baru

Pemerintahan orde baru membubarkan Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi pendukungnya. Pemerintah menyederhanakan partai politik menjadi 3 partai, yaitu Golkar, PDI, dan PPP.

Selain itu, pemerintah mewajibkan pendidikan Penataan P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) di seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan lainya adalah masuknya Irian Barat dan Timor Timur ke wilayah Indonesia dan berdirinya ASEAN serta beberapa kebijakan politik luar negeri, seperti memperbaiki hubungan dengan negara Malaysia serta memasukkan kembali Indonesia menjadi anggota PBB.

3. Kebijakan Sosial Masa Orde Baru

Sedangkan untuk kebijakan sosial, pemerintah melakukan kebijakan seperti:

• Pencanangan program Keluarga Berencana (KB)
• Program transmigrasi
• Gerakan wajib belajar
• Gerakan orang tua asuh

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan

1. Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru

• Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565
• Sukses transmigrasi
• Sukses KB
• Sukses memerangi buta huruf
• Sukses swasembada pangan
• Pengangguran minimum
• Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
• Sukses Gerakan Wajib Belajar
• Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
• Sukses keamanan dalam negeri
• Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
• Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

2. Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

• Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
• Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
• Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
• Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
• Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
• Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)
• Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
• Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel
• Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius” (atau disingkat sebagai “petrus”)
• Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)
• Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
• Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
• Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta

Itulah informasi lengkap mengenai makalah orde baru. Semoga pelajaran ini dapat kalian pahami dengan mudah sehingga bisa menambah wawasan terutama di bidang sejarah.